Separuh Pulau Madura Belum Dapat Listrik Rumah Tangga - Separuh lebih rumah tangga di Pulau Madura belum bisa menikmati listrik. Kondisi itu dipicu dengan area topografi setempat yang banyak pegunungan, sehingga menyebabkan layanan listrik PLN tidak menjangkau. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan, untuk pulau Madura hanya 48 Persen rumah tangga yang sudah bisa menikmati layanan listrik PLN, sementara sisanya belum bisa menikmati layanan listrik.
Untuk Jawa Timur, lanjutnya, rata-rata rumah tangga yang berada di kawasan selatan Jatim seperti Pacitan dan Trenggalek belum mendapat aliran listrik. Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, kendala memang pada kondisi Topografi masing-masing kawasan, sehingga biaya insfratruktur kelistrikan membengkak dan masyarakat tidak bisa menjangkau.
Satu-satunya jalan, tambahnya, pemerintah membantu akses penyediaan listrik dengan subsidi. Dia menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk membangun jaringan listrik untuk daerah yang belum terlayani oleh PLN mencapai Rp125 miliar, sementara kekuatan PLN hanya Rp80 Miliar.
PLN sudah minta bantuan dari APBD Jatim, sayangnya masih belum bisa terealisasi tahun ini. Pasalnya, APBD Jatim digunakan untuk kepentingan Pemilihan Gubernur 2013. Rencananya pada 2014 mendatang, Pemprov Jawa Timur akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar terlebih dulu dari sisa kekurang Rp45 miliar untuk pemenuhan jaringan listrik bagi masyarakat.
Kondisi seperti ini, lanjutnya, sudah disampaikan ke APEI (Asosiasi Profesionalsi Elektrikal-Mekanikal Indonesia) dan AKLI (Kontraktor Listrik dan Mekanika Indonesia).
Sumber : http://surabaya.okezone.com/
Untuk Jawa Timur, lanjutnya, rata-rata rumah tangga yang berada di kawasan selatan Jatim seperti Pacitan dan Trenggalek belum mendapat aliran listrik. Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, kendala memang pada kondisi Topografi masing-masing kawasan, sehingga biaya insfratruktur kelistrikan membengkak dan masyarakat tidak bisa menjangkau.
"Rata-rata warga bertempat tinggal yang terpencar-pencar, sehingga rasio bisnisnya tidak ketemu alias rugi. Termasuk juga dengan pemasangan tiang pancang yang memakan biaya besar. Kondisi ini tidak bisa dilakukan Bussines to Bussines," kata Pakde Karwo, Kamis (24/1/2013).
Satu-satunya jalan, tambahnya, pemerintah membantu akses penyediaan listrik dengan subsidi. Dia menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk membangun jaringan listrik untuk daerah yang belum terlayani oleh PLN mencapai Rp125 miliar, sementara kekuatan PLN hanya Rp80 Miliar.
PLN sudah minta bantuan dari APBD Jatim, sayangnya masih belum bisa terealisasi tahun ini. Pasalnya, APBD Jatim digunakan untuk kepentingan Pemilihan Gubernur 2013. Rencananya pada 2014 mendatang, Pemprov Jawa Timur akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar terlebih dulu dari sisa kekurang Rp45 miliar untuk pemenuhan jaringan listrik bagi masyarakat.
“Kami bertekad mengupayakan masyarakat Jatim mendapatkan layanan listrik, terutama bagi warga kurang mampu," ujarnya.
Kondisi seperti ini, lanjutnya, sudah disampaikan ke APEI (Asosiasi Profesionalsi Elektrikal-Mekanikal Indonesia) dan AKLI (Kontraktor Listrik dan Mekanika Indonesia).
"Malah banyak warga yang kurang mampu membeli listrik ke pengepul. Mereka (pengepul-red) mengeruk keuntungan hingga 100 persen. Saya sudah minta agar anggota AKLI dan APEI jangan ada yang seperti itu," tukasnya.
Sumber : http://surabaya.okezone.com/
